Inspirasi

 

Banyak kritik yang mempertanyakan legitimasi LSM untuk melakukan pembelaan melalui gerakan lingkungan, khususnya dalam menggugat perusak lingkungan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak negatif pada lingkungan. Atas hak apa gerakan lingkungan boleh menyeret industri pencemar atau instansi pemerintah ke pengadilan. Baik atas dasar pidana – perdata atau ke PTUN untuk kesalahan administrasi publik, antara lain tersebab mengeluarkan perijinan.

Uwan tentu tergolong pihak yang dipertanyakan itu karena tahun 90-an pernah menggugat PT. Inti Indo Rayon Utama (PT. IIU) yang menghancurkan ribuan hektar hutan Sibatuloting di selingkar Danau Toba. Demikian pula tahun 93, Uwan adalah satu-satunya warga negara Indonesia yang berani-beraninya menyeret Presiden Suharto ke PTUN karena kebijakannya mengalihkan dana reboisasi untuk menunjang pembiayaan industri pesawat terbang Nurtanio (kini PT. Dirgantara). Pada kesempatan lain, kami pernah pula menggugat PLN  di Jawa Timur, karena jaringan tegangan tinggi PLN yang melintasi pemukiman di Singosari telah meresahkan masyarakat.

Pada kasus PT. IIU, Walhi sebagai lembaga jaringan LSM lingkungan nasional yang Uwan pimpin menyatakan perang terhadap perambahan hutan di hulu sungai Asahan untuk dijadikan bahan baku pabrik pulp dan kertas milik konglomerat Sukanto Tanoto. Kelakuan perusahaan ini menghancurkan wilayah tangkapan air yang berfungsi menjaga kelestarian pasokan air ke danau. Elevasi air praktis naik turun drastis sehingga merusak ekosistem danau dan berdampak kerugian besar masyarakat sekelilingnya.

Persidangan berlangsung berlarut-larut dan sesuai dinamika politik kekuasaan waktu itu, kami tentu dikalahkan oleh pengadilan. Namun yang menggembirakan, Walhi diakui boleh mewakili kepentingan lingkungan, memiliki mandat atas nama lingkungan hidup sebagai legal standing. Berbekal legal standing ini pula, penggugatan berikutnya ditujukan kepada orang kuat nomor satu Indonesia ke PTUN atas nama pelestarian hutan. Posisi kami, dana reboisasi haruslah untuk penghutanan kembali hasil penebangan di HPH, tidak ada urusannya dengan industri pesawat. Posisi hukum yang diperoleh dari preseden persidangan PT. IIU juga dimanfaatkan oleh jaringan LSM Jawa Timur yang beradvokasi membela hak hidup nyaman bagi rakyat Singosari yang terganggu oleh jaringan tegangan tinggi (SUTET) yang melintasi desanya.

Kami sangat efektif menggunakan media, walau waktu itu media nasional masih sangat hati-hati. Tapi popularitas internasional meningkat tinggi, banyak wawancara khusus langsung dari berbagai media elektronik luar negeri. Beberapa kali harus melakukan wawancara per-telepon antar benua tengah malam menjelang subuh, karena bersifat penyiaran langsung yang sesuai dengan waktu tayang di Eropah.

Pengalaman yang bisa dipetik dari fenomena advoaksi itu adalah bahwa dalam berbagai persidangan rakyat pasti akan dikalahkan Anak kecilpun juga tahu. Tapi hikmahnya, proses peradilan itu bisa menghadirkan preseden hukum bagi LSM atau lembaga mana saja untuk berperan mewakili lingkungan hidup.

Posisi preseden ini memberi tempat kepada LSM dan lembaga mana saja yang peduli pingkungan untuk menerima dan menjalankan mandat lingkungan. Preseden boleh mengelola mandat ini sangat strategis untuk mengendalikan eksplorasi lingkungan hidup dan perusakan alam. Mandat ini efektif untuk menyadarkan para pihak akan pentingnya kelestarian alam serta pengelolaan bijaksana seluruh sumberdaya di permukaan bumi.

Mandat dimaksud tentu tidak hanya diberikan oleh manusia yang bisa menandatangani surat kuasa kepada pengacara. Mandat lebih dikuasakan oleh anak cucu dan generasi mendatang yang menitipkan alam beserta seluruh isinya kepada generasi sekarang. Artinya mandat dikuasakan pula oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan besar dan kecil, hutan, gunung, laut, sungai, angin, air, udara dsb. Kalau bisa bersuara, makhluk-makhluk itu pastilah menjerit akibat eksploitasi untuk memuaskan keserakahan manusia.

Makanya ujar-ujar yang sampai kini masih didengung-dengungkan dan dianut oleh gerakan lingkungan adalah : “bumi dan seluruh isinya bukanlah warisan nenek moyang, tapi titipan dari anak cucu”. Pesan itu bermakna agar generasi masa kini menjaga kelestarian alam sehingga kelak tidak dihujat, dicaci-maki dan dipersalahkan oleh generasi mendatang.

Uwan berharap pesan ini sampai keseluruh pihak, khususnya kepada para ninik mamak kita yang melegalisir eksploitasi hutan atas nama pendanaan nagari serta anak kemenakan; kepada birokrasi yang memberikan ijin penebangan dan pengolahan; kepada sektor usaha yang bersemangat mencari nafkah sehingga terkadang tanpa kendali; kepada Unand yang juga mengelola hutan Siberut atas nama penelitian serta kepada siapa saja yang tercerahkan akan aspek masa depan lingkungan. Niscaya, apa yang diperbuat hari ini harus dipertanggungjawabkan kelak di mahkamah anak cucu, dimasa kehidupan berikutnya. Disamping tentunya mahkamah abadi dihadapan Tuhan Sang Maha Pencipta.        

This entry was posted on Friday, April 20th, 2007 at 5:35 am and is filed under Column, Community, Cultural Right, Economy, Environment, Forest Management, Intangible Assets, Local Initiative, Natural Conservation, People Economy, Self Reliance, Sustainable Development. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.